Penertiban PKL, Distrik gandeng satpol pp,tni,polri

Lingkungan
Salah satu tempat jual yang dibongkar oleh petugas./SK

Sentani,SK – Setelah melaksanakan penertiban pada 1 Maret lalu, Pemerintah Distrik Sentani Kota bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP),pihak TNI dan Polri telah melaksanakan penertiban kembali sisa-sisa tempat jualan bensin eceran dan membongkar bangunan non permanen yang telah dikosongkan oleh para pedagang.

Dari proses ini sempat terjadi keributan antara pemilik bangunan yang akan dibongkar dengan para petugas.

Pemerintah tetap dengan komitmen penertiban, sebab informasi sosilisasi melalui surat dan mendatangi secara langsung sudah dilakukan jauh-jauh hari dan secara rutin selama Lima bulan.

Kepala Distrik Sentani, Budi Yoku usai kegiatan penertiban tersebut, dikantornya, Selasa (5/3/2019) mengatakan bahwa penertiban ini bagian dari tahapan penertiban yang akan terus dilakukan hingga April mendatang.

Dikatakan, suka tidak suka penertiban ini harus dilakukan karena sudah ada informasi jauh –jauh hari. Bahkan secara persuasif pihaknya datangi pedagang demikian sebaliknya untuk berdiskusi dan mencari solusi terbaik.

“ Kami sudah siapkan tempat bagi mereka yang terkena dampak penertiban ini. Jalan masuk stadion bas youwe, belakang mall saga, dan pasar pharaa sentani. Sehingga tidak ada alasan untuk menolak, apalagi tidak mengetahui apa yang sedang dilakukan saat ini oleh pemerintah daerah,” jelas Budi.

Budi juga menegaskan, untuk bangunan yang menjorok ke badan jalan, juga akan ditertibkan pada 1 April mendatang. Untuk saat ini, tahapan penertiban masih dilakukan untuk PKl yang masih berjualan didekan badan jalan, maupun diatas trotoar jalan.

“ Pagi hingga siang dan malam akan kami awasi. Bangunan non permanen yang sudah ditandai dengan pembongkaran pintu akan kami bongkar seluruhnya apabila pemiliknya tidak membongkar,” tegasnya.

Sementara itu, Jacqline Joku salah satu tokoh perempuan di Daerah ini mengapresiasi apa yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terkait penataan kembali Kota Sentani.

Menurutnya, penataan ini harus diimbangi dengan pemberian tempat usaha bagi para pedagang yang terkena dampak.

“ Harus ada tempat kusus bagi pedagang lokal seperti mama-mama papua untuk mengembangkan usaha mereka. Sehingga dampak seperti ini tidak menjadikan merek korban untuk tidak berusaha bagi kepentingan ekonomi rumah tangga mereka,” pungkasnya. (*)

14 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code