Perubahan status kampung adat dan pemetaan wilayah

Opini

Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam masa kepemimpinan Bupati Mathius Awoitauw, pada periode pertama 2021-2017 telah memberikan ruang dan kepercayaan serta pemberdayaan kepada kebangkitan masyarakat adat yang dicanangkan pada 24 Oktober 2013 lalu.

Semangat dalam satu gerakan yang diberikan ini, terus memacu masyarakat adat untuk dapat menentukan pilihan mereka dalam mengelola semua Sumber Daya Alam yang dimilki pada setiap Kampung-Kampung yang ada di Kabupaten Jayapura yang jumlahnya mencapai 134 Kampung.

Penguatan dan pemberdayaan tersebut terus berjalan hingga kepada periode kedua sang Petahana kembali lagi memimpin untuk periode lima Tahun mendatang.

Sebelum mengakhiri massa jabatan periode pertama, Bupati Mathius Awoiatauw melalui instansi tehnis telah merancang perubahan status Kampung Dinas menjadi Kampung Adat.

Alhasil sejumlah Kampung Adat di wilayah pembangunan tiga telah dikukuhkan, seperti Kampung Adat Demutru, Sewi Wasrek, Namblong, Kampung Yoboi, dan Kampung Ayapo.

Berdirinya Kampung Adat dengan asumsi agar tidak ada dualisme kepemimpinan dalam satu Kampung.

Pemerintahan Kampung Adat saat ini dalam proses pelantikan seorang Kepala Kampung Adat akan dikukuhkan langsung oleh Kepala suku atau Ondoafi Kampung tersebut, Pemerintah hadir untuk memberikan pengakuan dan legalitas melalui sebuah pakta integritas kerja sama dengan Pemerintah Adat dimasing-masing Kampung.

Memasuki masa pemerintahan di periode kedua ini, Pemerintahan Bupati Awoitauw telah  melahirkan 13 Kampung-Kampung Adat yang telah mengakiri masa kepemimpinan dari Kepala kampung pada Kampung Dinas.

Bupati Mathius Awoitauw mengatakan masyarakat adat sudah lama dibiarkan tanpa ada perhatian serius oleh Pemerintah. Sementara sistem Pemerintahan Adat sudah ada sejak jaman nenek moyang kita.

“ masyarakat adat sudah dibiarkan tanpa ada perhatian serius oleh pemerintah selama ini, oleh sebab itu mereka diberikan kesempatan untuk menentukan pilihan atas apa yang dimiliki dari sumber daya alamnya,” ujar Bupati Awoitauw di Sentani. Kamis 30 Januari pekan kemarin.

Pembentukan Kampung adat dan pemetaan wilayah adalah bagian yang tidak teroisahkan yang harus dilakukan oleh Pemerintah kepada masyarakatnya.

Hal ini merupakan implementasi perwujudan  dari Otonomi Kusus yang diberikan kepada Papua.

“ Ketika otonomi kusus ada di papua, semua orang hanya ributkan uangnya saja. Bentuk fisik dari otsus sampai saat ini belum jelas,”

Selain pembentukan Kampung Adat, Pemerintah Daerah juga memberikan dukungan anggaran yang cukup besar bagi setiap Kampung Adat yang telah siap melaksanakan Pemerintahannya.

Menurut Bupati Amoitauw keberadaan Kampung Adat sangat istimewa dari Kampung Dinas. Oleh sebab itu perlakukanya juga harus berbeda.

Tahun ini pemerintah aloasikan dana tambahan sebesar 100 juta bagi setipa kampung adat, hal ini dimaksudkan agar ada percepatan pembangunan yang dilakukan di masing-masing kampung adat.

“ Pemerintah bertanggun jawab atas keberadaan kampung-kampung adat ini. Mengawal serta memberikan arahan guna percepatan pembangunan di kampung adat itu sendiri,”

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Jayapura juga telah membentuk tim pemetaan wilayah untuk malakukan pemetaan pada setiap wilayah Adat dan masing-masing Kampung. Termasuk didalamnya pengukuran hak-hak atas tanah.

Pemetaan wilayah ini dimaksudkan agar ada kepastian hukum atas kepemilikan hak tanah disetiap wilayah adat tetapi juga kepemilikan secara pribadi.

“ Pengukuran tanah akan meliputi wilayah adat, kampung hingga kepada keret dan klan marga. Dengan demikian dalam proses negoisasi untuk proses pembangunan kedepan, setiap orang yang ingin berinvestasi di kampung adat tidak ragu-ragu karena kepemilikannya jelas,” ujar Awoitauw.

Dalam kepemilikan tanah secara pribadi atau peroangan Pemerintah juga menganjurkan untuk tidak dijual. Kecuali digunakan untuk kepentingan umum.

Ketua Dewan Pembina Aliasi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Abdon Nababan mengapresiasi program Pemerintah Kabupaten Jayapura terkait kebangkitan masyarakat adat hingga lahirnya Kampung-Kampung adat serta upaya melakukan pemetaan terhadap wilayah Adat di Kabupaten Jayapura.

Menurutnya, Bupati Jayapura tidak berhenti di retorika kebangkitan masyarakat adat tetapi menerjemahkannya dalam kebijakan yang bersifat terobosan yang berorientasi pada tindakan nyata.

“ Pemetaan wilayah adat ini sangat penting, masyaraat adat juga akan mempresentasikan hak dan kekayaan mereka pada batas-batas adat mereka. Selain itu juga, sudah menjadi hak masyarakat adat untuk mengatur dan menggunakannya dalam proses peningkatan masyarakat di kampung masing-masing. oleh sebab itu pemetaan ini penting dilakukan oleh pemerintah serta didukung oleh masyarakat setempat sebagai pemilik hak ulayat,” ujar Nababan melalui pesan singkatnya kepada koran ini di Sentani. Minggu 3 Februari 2019.

Pelaksanaan Pemerintahan Kampung berbasis Kampung Adat sudah menjadi trend dan idola seluruh masyarakat di Kabupaten Jayapura.

Diharapkan dalam penerapannya dapat berjalan sesuai dengan harapan yang diinginkan, hasilnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat di Kampung adat itu sendiri.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyakat Kampung (DPMK) Kabupaten Jayapura Elisa Yarusabra mengaskan dasar pelaksanaan Kampung adat sangat jelas. Negara juga menjamin adanya keberadaan Kampung Adat dan Pemerintahannya.

“ UUD 1945, peraturan pemerintah nomor 6 2014 tentang desa, peraturan daerah nomor 8 tahun 2016 tentang kampung adat sangat menjamin keberadaan kampung adat,” tegas Yarusabra pada Kamis pekan kemarin usai pemberian pagu ADD dan ADK di Kantor Bupati.

Mencermati beberapa hal diatas ini, baik perubahan status dan pemetaan kampung adat di Kabupaten Jayapura, 13 februari mendatang Pemerintah Daerah bersama seluruh komponen masyarakat dan Pemerintah Kampung adat secara kusus akan melaksanakan rapat koordinasi terkait penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Aloaksi Dana Desa (ADD) yang akan dikucurkan ke Kampung masing-masing. (*)

17 total views, 2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code