Assosiasi kepala daerah wilayah tabi murni untuk pembangunan

Advetorial
Pertemuan 9 Januri 2019 juga dihadiri oleh mantan Bupati Jayapura Yanpiet Karafir saat berdiskusi dengan Bupati Jayapura dan Wali Kota Jayapura./SK

Sentani,SK – Terbentuknya Assosiasi Kepala Daerah Wilayah Tabi, banyak pihak berasumsi bahwa Assosiasi ini sedang merumuskan terjadinya Daerah Otonom Baru (DOB) untuk Wilayah Memberamo hingga Tami yang didalamnya terdiri dari Kabupaten Jayapura,Kota Jayapura,Kabupaten Keerom,Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Maberamo Raya.

Pertemuan perdana Assosiasi ini dilaksanakan pada 9 Januari 2013 dikediaman Bupati Jayapura yang dhadiri langsung oleh masing-masing Kepala Daerah, Bupati Keerom, Bupati Maberamo Raya, Bupati Sarmi,dan Wali Kota Jayapura.

Awal pertemuan ini hanya membicarakan bagaimana Wialayah Adat Tabi ini menjadi satu keluarga besar guna melakukan percepatan pembangunan disetiap Daerah,

Hasil pertemuan tersebut ditindak lanjuti lagi pada 7 Maret 2013 di Kampung Tobati Kota jayapura yang merumuskan beberapa komitmen seperti pembicaraan awal pertemuan yang akhirnya lahirlah Deklarasi Metu Debi yang memuat tujuh poin yang dibacakan bersamaan pada perayaan 103 Tahun masuknya injil di Metu Debi pada 10 Maret 2013.

Dalam perjalanannya, pertemuan berikut pada Tahun 2015 dilaksanakan di Kabupaten Sarmi yang menghadirkan Bapeda Provinsi Papua untuk menyepakati rencana percepaan Pembangunan di wilayah Tabi.

Setelah pertemuan tersebut di Sarmi, tiga  tahun mengalami stagnan karena masing-masing Daerah disibukkan dengan pesta demokrasi yang berlarut-larut.

9 Januri 2019 pertemuan tersebut dilakukan lagi di Sentani atas inisiatif Bupati Jayapura Mathius Awoitauw dan didukung oleh masing-masing Kepala Daerah.

Bupati Jayapura yang juga sebagai Ketua Assosiasi mengatakan pertemuan yang dilakukan ini murni membicarakan proses percepatan pembangunan di kawasan Tabi.

Dirinya juga menepis asumsi banyak pihak terkait adanya DOB Tabi, sesungguhnya hal tersebut bukan menjadi agenda penting dalam pertemuan yang dihadiri oleh sejumlah kaum intelek dari masing-masing Kota dan Kabupaten di wilayah Tabi.

Menurutnya, Undang-undnag juga telah memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk brekpresi dan membicarakan masa depannya didalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“ Pertemuan ini murni pikiran anak-anak tabi untuk menindak lanjuti point-point penting dalam deklarasi metu debi yang sudah dibacakan pada 2013 lalu. Tentang bagaimana percepatan pembangunan serta semua daerah di wilayah tabi harus bersatu untuk melakukan percepatan pembangunan diwilayah masing-masing,” ujar Bupati Mathius di Sentani. Minggu (13/1/2019).

Dikatakan, percepatan pembangunan yang dimaksud adalah adanya konektifitas fasilitas pembangunan dimasing-masing Kota dan Kabupaten.

Dia mencotohkan misalnya, Kabupaten Jayapura denganketersediaan fasilitas Bandar Udara serta Dermaga Peti Kemas maka Kabupaten Jayapura akan bergerak disektor Jasa. Sehingga kebutuhan yang dibutuhkan oleh Daerah lain di wilaya Tabi dapat didistribusikan melalui fasilitas yang tersedia di Kabupaten Jayapura.

Demikian pula dibidang Kesehatan, misalnya di Kabupaten Sarmi ada Rumah Sakit Umum Daerah yang bagus maka semua rujukannya akan diarahkan ke Rumah Sakit tersebut.

Sehingga tidak terjadi pembangunan fasilitas yang sama dimasing-masing Daerah. Ini yang kami sebut dengan Konektifitas agar adanya saling mendukung, efesien tetapi juga efektif.

“ Kita juga bicarakan soal sumber daya manusia di tanah tabi,tentang seribu hari pertama kelahiran akan diberikan perhatian yang lebih besar untuk masa depan sumber daya manusia tabi yang lebih baik,” katanya.

Awoitauw juga mengatakan dalam pertemuan tersebut dibahas soal beasiswa, ekonomi kerakyatan, perlindungan terhadap hak-hak masyrakat adat serta penguatan kapasitas. Karena otsus di Papua berdasarkan kebudayaan dan harus dinyatakan ditengah masyarakat.

Selain itu, lanjut Awoitauw pihaknya juga membahas tentang bagaimana cagar alam siklop, danau sentani, perlindungan terhadap hutan-hutan di tanah Tabi yang bebas dari ilegal loging, juga ilegal fishing.

“ Hal – hal ini yang kami bahas kemarin dalam pertemuan itu.untuk apa kita bahas daerah otonom baru kalau tidak ada persiapan seperti ini. Sementara tim sedang bekerja untuk melaksanakan satu seminar nasional yang dari pokok-pokok pikiran yang telah tertuang ini dapat dibahas dalam seminar tersebut.  Tentu dalam seminar ini akan kami hadirkan tim dari bapenas, kementerian dalam negeri, dan pihak intelektual lainnya di daerah ini,” jelasnya.

Usai pertemuan 9 Januri lalu di Hotel Grand alison Sentani, hal senada juga disampaikan oleh Wali Kota Jayapura Benhur Tomi Mano bahwa dalam mendukung semua aktifitas percepatan pembangunan di Tanah Tabi maka setiap Daerah harus menyediakan Anggaran tetap guna kelancaran proses pembangunan yang natinya dilakukan dimasing-masing Daerah.

Lelaki yang biasa disapa BTM ini mengaku pertemuan yang telah dilakukan beberapa kali dengan tempat yang berbeda-beda sama sekali tidak membahas tentang DOB Tabi tetapi lebih kepada percepatan pembangunan.

“ Ini cara berpikir kami, dan ini pikiran semua anak-anak tabi. Terserah apa kata mereka diluar sana, upaya ini semata-mata untuk kesejahteraan dan kemakmuran  masyarakat tabi didalam bingkai negara kesatuan republik indonesia,”ungkapnya.

Sementara itu, Pdt.Alberth Joku Tokoh Agama Papua tetapi juga sebagai Steering Comite mengatakan pembangunan Tabi  dilakukan harus berdasarkan satu tungku tiga pilar (Adat,Agama,Pemerintah) dan itu sudah berjalan sejak awal pertemuan Asossiasi ini.

“ Pengembangan tabi harus mengacu kepada kultur yang ada, dimana orang tabi secara turun temurun sudah terstruktur secara pemerintahannya. Dan kemudian budayanya penuh dengan keramahan,anak tabi tidak ada dalam hal-hal yang suka konfrotatif, lalu tabi ini sudah menjadi rumah bersama bagi mereka yang dari luar papua dan kami tempatkan mereka sebagai saudara dalam rumah besar ini,” tukasnya. (*)

922 total views, 2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code